Kementerian Perindustrian atau Kementerian Perindustrian melaporkan realisasi anggaran berhasil mencapai 98,13% dari total pagu Rp2.582 triliun pada tahun 2022. Pencapaian tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 98,05%, dan merupakan pencapaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Sekretaris Utama Kementerian Perindustrian Dody Widodo mengatakan Kementerian Perindustrian menargetkan penyerapan anggaran hingga semester I 2023 mencapai 50% dan proses pengadaan barang atau jasa selesai pada Juni 2023.

“Pagu anggaran Kemenperin 2023 sebesar Rp3,217 triliun yang akan dioptimalkan dalam tiga program prioritas, yaitu dukungan manajemen Kemenperin, nilai tambah dan daya saing industri, serta pendidikan dan pelatihan vokasi,” ujar Dody dalam Kick Off Pelaksanaan Anggaran, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (25/1).

Selain itu, untuk membangun akuntabilitas kinerja Kemenperin yang tertib sesuai aturan, Dody menegaskan, pengelola anggaran harus mampu bertindak secara profesional, tepat waktu, dan memberikan hasil yang bermanfaat.

“Oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK perlu mengetahui dan memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya agar tidak berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan di kemudian hari,” ujarnya.

Namun, kata dia, dalam menghadapi tahun 2023 yang penuh tantangan dalam situasi global yang tidak menentu, Kementerian Perindustrian optimistis masih ada harapan besar untuk memperbaiki situasi ekonomi negara.

“Untuk itu, kita perlu memberikan antisipasi dan mitigasi sedini mungkin agar tidak mengganggu kelangsungan program pemulihan ekonomi nasional yang sedang dilakukan pemerintah,” ujarnya.

Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2023 harus selalu waspada, antisipatif, dan tanggap terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan masalah.

Untuk itu, Dody menegaskan kebijakan fiskal 2023 harus mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, Dody berpesan agar seluruh pegawai di Kementerian Perindustrian dapat menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan program pengembangan industri dan membangun sinergi dengan pelaku usaha dan instansi terkait lainnya.

Hal ini dalam rangka percepatan pertumbuhan industri sebagai bagian dari upaya pembangunan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Keuangan Kementerian Perindustrian, Kasduni mengatakan, pelaksanaan anggaran percepatan bertujuan untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan anggaran dan mengetahui kendala permasalahan serta solusi yang perlu dilakukan. dilakukan, mulai dari perencanaan. implementasi hingga ke tingkat pelaporan.

“Oleh karena itu, diharapkan pada tahun ini kami dapat terus meningkatkan kinerja penganggaran dan pelaporan keuangan dengan benar dan bertanggung jawab atas Laporan Keuangan yang Tidak Layak,” ujarnya.