Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan saat ini tengah menggalakkan kepemilikan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar Rp 2,02 triliun untuk pembangunan 5.347 rumah susun termasuk alokasi anggaran Multi Activity Contract Year (MYC) 2022-2023.
Kemudian ada juga program OPOR atau optimalisasi, pemeliharaan, pengoperasian dan rehabilitasi 59 tower dan perumahan bagi pekerja konstruksi di Ibukota Negara (IKN) Nusantara sebanyak 22 tower.
Untuk rumah susun, pencapaian tahun 2022 sebanyak 3.872 unit dari target 3.998 unit atau 99,84%. Sehingga pembangunan rumah susun tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 1.475 unit atau 38,09% dari realisasi tahun lalu.
Selanjutnya pembangunan rumah swadaya, pada tahun 2022 realisasi pencapaiannya 99,80% atau sebanyak 185.802 unit dari target 186.172 unit. Sedangkan untuk tahun 2023, sebesar Rp3,194 triliun dialokasikan untuk pembangunan rumah swadaya melalui Program Stimulus Perumahan Swadaya BSPS sebanyak 145.000 unit termasuk mendukung program Penanggulangan Kemiskinan (PKE).
Sementara itu, peningkatan bantuan sarana dan prasarana umum (PSU) merupakan upaya membantu para pegiat pembangunan perumahan membangun rumah MBR.
“Pada tahun anggaran 2023, bantuan PSU untuk perumahan rakyat senilai Rp383 miliar. Sedangkan pembangunan PSU untuk perumahan MBR sebanyak 27.825 unit,” kata Iwan melalui keterangan resmi, dikutip Jumat (27/1).
Iwan mengatakan, anggaran penyaluran bantuan pembangunan PSU perumahan senilai Rp169 miliar dengan capaian 20.757 unit atau melebihi target 101,01% sebanyak 20.550 unit.
Program penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah diikuti dengan pembangunan rumah khusus. Pada tahun anggaran 2023, telah dialokasikan Rp 0,891 triliun untuk pembangunan rumah khusus pembangunan sebanyak 3.362 unit.
Pengembangan ini meliputi pinjaman CSRRP, kegiatan OPOR sebanyak 360 unit dan pembangunan rumah tanah untuk jabatan menteri di IKN (MYC 2022-2024).
“Tahun 2022, anggaran pembangunan rumah khusus Rp 1,145 triliun untuk membangun 5.770 unit dengan capaian 4.359 unit,” ujarnya.